The 2-Minute Rule for reformasi intelijen indonesia

The 2-Minute Rule for reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

This expanded series of “blasphemy legislation” have significant danger of staying applied towards speech or advocacy which is crucial of the government. Also, the new Prison Code includes specified prohibitions (in opposition to incitement of a person to alter religions or develop into non-spiritual and in opposition to the promotion of contraception to young children) that would Restrict the expressive functions of religion-dependent CSOs and of CSOs supporting reproductive legal rights, respectively.

Civil Modern society is concerned about a range of content – from blasphemy to adultery – and apprehensive that the provisions might be weaponized against minorities and utilized to clamp down on civil liberties. According to the authorities, the new draft has not been launched so as to not induce ‘unrest’.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Legislation No. 1/PNPS/1965 within the Avoidance of Misuse and/or Defamation of Religions, which regulates religious defamation or blasphemy, imposes felony penalties of around 5 years’ imprisonment on men klik disini and women or teams that “deviate” from the basic teachings with the official religions. This legislation may be used from organizers and individuals of assemblies advertising religious liberty.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

m. and 6 p.m. as well as noise standard of the seem technique shouldn't exceed 60 decibels. Sixty decibels is about as loud as a conversation in the restaurant. Convoys would also be prohibited in demonstrations. CSOs widely criticized the evaluate. The Governor subsequently said that he built a miscalculation within the regulation, exclusively which the regulation must not limit demonstration to only Those people three spots, and he would revise it.

The Invoice were fought for considering the fact that 2016, and its conversations experienced faced obstacles such as rejections from associates of parliament.

The technological storage or obtain is necessary for the legit function of storing Tastes that aren't asked for through the subscriber or consumer. Figures Studies

, although the pressure of the new governing administration on the safety apparatus to overcome this security disturbance has strengthened, the steps taken are slow and sub-optimal.